Bantu Pelaku Kasus Mobil Bodong, Dua Polisi di Majene Jadi Tersangka

Press release kasus mobil bodong (Foto: Istimewa)
Press release kasus mobil bodong (Foto: Istimewa)

Dua oknum polisi yang bertugas di Polres Majene, Sulbar, HM dan MK ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga kuat terlibat dalam kasus pemalsuan surat kendaraan dengan pelaku utama Andi Minranna (52).


Dalam kasus ini, polisi berhasil menyita sebanyak 12 faktur kendaraan bermotor yang diregistrasi (proses penerbitan STNK dan BPKB) di kantor Samsat Majene, Sulbar, selama 2020 hingga 2021.

Berkas pemeriksaan terhadap tiga tersangka pun dinyatakan sudah lengkap (P21). Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Pol Syamsu Ridwan, saat dikonfirmasi Rmolsulbar.id via gawainya, Sabtu (14/10/23).

Syamsu Ridwan mengungkapkan, dari hasil penyelidikan, pelaku utama menggunakan beberapa KTP milik warga yang beralamat di Majene, Sulbar, untuk membuat faktur kendaraan.

"Tak hanya itu, terdapat juga lima KTP milik orang lain beralamat Majene yang juga digunakan untuk membuat faktur. Dimana, KTP tersebut diperoleh oleh HZ (anak menantu Andi Minranna) dari usaha rental mobil dan dari browsing di internet," kata Syamsu Ridwan.

Lanjut Dia menjelaskan, pelaku utama pun menyerahkan sejumlah KTP kepada dua oknum polisi yang saat itu bertugas di Polres Majene. Oknum polisi ini lah yang bertugas untuk mengurus penerbitan STNK dan BPKB di Samsat Majene.

"Salah seorang oknum polisi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mobil bodong merupakan kerabat pelaku utama. Selama 2020 hingga 2022, tersangka mengirimkan faktur itu ke dua oknum polisi untuk proses penerbitan STNK dan BPKB," ungkapnya.

Setelah STNK dan BPKB diterbitkan, tersangka pun menjual mobil yang sudah dipalsukan faktur nya dengan harga pasaran, demi mendapatkan keuntungan lebih.

"Untuk barang bukti yang diamankan sampai saat ini berupa dokumen sebanyak 127, termasuk 12 faktur dan sertifikat, NIK, serta tiga unit mobil," tutur Syamsu Ridwan.

Pasal yang memberatkan ketiga tersangka, yakni pasal 263 ayat (1) dan atau Pasal 263 ayat (2) Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.