Kursi Kosong Dominasi Rapat Paripurna DPRD Sulbar

Kursi kosong anggota DPRD Sulbar saat rapat paripurna (Foto: Eka Musriang)
Kursi kosong anggota DPRD Sulbar saat rapat paripurna (Foto: Eka Musriang)

Rapat paripurna pandangan umum fraksi atas penjelasan Gubernur Sulbar terhadap nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 hanya dihadiri ketua dan 7 orang anggota DPRD Sulbar.


Tak satu pun Wakil Ketua DPRD Sulbar terlihat dalam rapat paripurna yang dihadiri Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, itu. Selain itu, sejumlah fraksi juga tidak hadir dalam rapat paripurna.

Faksi-faksi yang tidak hadir dalam rapat paripurna itu, yakni fraksi Gerindra, fraksi PDI dan fraksi Hanura. Mereka hanya menitipkan pandangannya ke Ketua DPRD Sulbar, Siti Suraidah Suhardi.

Puluhan kursi Anggota DPRD Sulbar pun terlihat kosong. Hanya ada 7 orang Anggota DPRD Sulbar yang hadir, yakni Firman Argo Waskito, Hatta Kainang, Sudirman, Ebsan, Hasan Bado, Muliadi, Bongga Langi.

Menanggapi hal itu, Siti Sutinah Suhardi mengaku prihatin dengan ketidakhadiran puluhan Anggota DPRD Sulbar. Hanya saja, dirinya tak berani menyoroti satu per satu kesibukan anggota DPRD Sulbar yang tak hadir.

"Saya tentu merasa prihatin juga yah. Teman-teman ini kesadaran lah, saya tidak mesti harus menyoroti ketidakhadiran teman-teman, karena kita tahu ditengah tahun politik yang harus kita juga jalan ke lapangan, belum lagi memenuhi undangan," kata Suraidah, saat diwawancarai Rmolsulbar.id, Kamis (12/10/23).

Memang, kata politisi partai Demokrat itu, memasuki tahun politik, seorang anggota DPRD mesti bisa membagi waktu antara tanggungjawab di sebagai wakil rakyat dengan tanggungjawab partai.

"Sehingga, memang membagi waktu itu agak repot. Sehingga, yah tentu tanpa mengenyampingkan tanggungjawab, kita juga dituntut untuk bisa membagi waktu antara kerjaan di kantor dengan tugas-tugas kepartaian," ujarnya.

Lanjut Suraidah menjelaskan, ketidakhadiran satu pun wakil ketua dan puluhan Anggota DPRD Sulbar, pasti memiliki alasan yang tentu berbeda-beda. Jadi, tidak bisa disimpulkan bahwa mereka lalai.

"Sehingga, saya tidak bisa mengatakan teman-teman malas atau apalah yah, tapi pasti ada alasan tertentu sehingga teman-teman tidak bisa hadir," tutur Suraidah.

Menurut Pasal 279 dan 281 Peraturan Tata Tertib DPR (Peraturan Tatib DPR), kuorum sidang adalah lebih dari separuh anggota DPR menghadiri sidang, yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi.

Kehadiran dimaksud adalah kehadiran fisik dengan menandatangani daftar hadir atau menggunakan kehadiran virtual apabila tandatangan manual tidak dapat dilaksanakan.

Apabila kuorum belum terpenuhi, maka rapat ditunda paling lama 30 menit. Namun apabila setelah penundaan waktu, kuorum juga belum terpenuhi, maka sidang dilanjutkan dan dinyatakan sah dengan jumlah anggota DPRyang hadir.